.

Di masa lalu komunitas warga di Pulau Numfor, Papua, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki turun temurun sejak masa leluhur. Mereka hidup dari laut dan daratan. Di laut mereka mengambil ikan dan beragam isi laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara di daratan mereka membuat kebun dan bergantung pada keberlimpahan hutan tropis.

Pulau Numfor terletak di pesisir utara Papua, Indonesia, di kawasan Teluk Cendrawasih. Berjarak sekitar 96 km di sebelah barat Pulau Biak dan sekitar 110 km di sebelah timur pelabuhan kota Manokwari. Di masa Perang Dunia Kedua, pulau ini merupakan kawasan penting yang diperebutkan antara Jepang dan Amerika Serikat.

Numfor merupakan daerah singgahan pasukan Jepang untuk memperkuat invansi Jepang ke Pulau Biak. Militer Jepang membangun tiga landasan pesawat terbang di pulau itu, di Asebori yang terletak di ujung utara pulau, di Kameri di tepi barat laut dan di Namber di pesisir barat pulau. Sekutu menginvansi Numfor pada tahun 1944.

Sebagian besar penduduk Numfor berasal dari Biak. Sejarawan A. B. Lapian menggambarkan mereka sebagai ‘pelaut yang tangguh’. Ia mencatat bahwa penduduk pulau Biak berlayar hingga ke Maluku, Sulawesi, dan Jawa. Konon, antara tahun 1400 dan 1800, sebagian dari mereka berlayar hingga ke Selat Malaka.

Saat musim Angin Utara dimana ombak di lautan mencapai 7 meter, yang berlang-sung antara November sampai Februari, mustahil mereka melaut. Di musim itu mereka beralih ke daratan, membuat kebun, menanam ubi (kasbi), pokem (tanaman endemik sejenis gandum), pisang dan kacang hijau lokal, sebagai karbohidrat utama. Musim ini ditandai dengan daun pepohonan di pantai mengarah ke daratan.

Di Pulau Numfor tidak ada pohon sagu, sebagaimana biasa dijumpai di kawasan pesisir di Papua. Penyebutan sagu dipakai untuk menamai makanan yang dibuat dari ubi (kasbi), disebut sagu kasbi.

Sebagaimana di kawasan pesisir utara Papua, pemukiman di masa lalu dibuat di perairan laut dangkal, dikenal dengan nama kampung berlabuh. “Dulu kami membuat rumah dengan kayu tahan air, diikat dengan rotan. Semua bahan seperti lantai, dinding dan atap berbahan alam diambil dari hutan” cerita Albert Rumbewas, 61 tahun, biasa dipanggil Surti, tinggal di Kampung Saribi, Distrik Orkeri, Biak Numfor.

Di Pulau Numfor, kampung berlabuh masih bisa dijumpai di kampung Bawei, Distrik Poiru. Kini jumlah rumah berlabuh sekitar belasan saja. Itu jumlah rumah di kampung berlabuh terbanyak di Pulau Numfor. Di lain kampung hampir tidak ada rumah orang Numfor yang dibangun di perairan laut dangkal.

Musim perubahan

“Suatu saat di pertengahan tahun 1980, pemerintah memperkenalkan program yang disebut ‘perumahan sehat’. Kami diminta membangun rumah di darat”, kata Surti.

Program lain yang disebut “Angkatan Bersenjata Datang ke Desa” (“ABRI Masuk Desa”) mendukung inisiatif perumahan sehat. Para prajurit meminta keterlibatan masyarakat untuk menebang pohon di hutan, membawa kayu ke lokasi pemukiman baru, dan membangun rumah. Penduduk desa melakukan semua ini dengan tangan.

“Saat itu tidak ada alat berat atau truk, semua kita pikul”, kata Surti. Benjolan besar di bahu kiri Surti akibat karena ia memikul kayu-kayu dari hutan ke calon lokasi kampung. Saat aparat keamanan memberi perintah, rakyat jelata mana yang bisa menolak?

Atap rumah berganti dengan seng. Konstruksi rumah kayu memakai paku yang terbuat dari besi. Bentuk dan interior rumah disesuaikan dengan konsep sehat versi pemerintah. Bantuan seng dan paku diberi dari pemerintah. “Semua laki-laki dewasa harus ikut kerja hingga program itu selesai”, kata Surti.

Sejak masa itu program pembuatan rumah sehat terus dilakukan. Saat program dana kampung berlangsung, pembangunan rumah versi pemerintah adalah salah satu program prioritas. Perlahan program rumah mengubah pola pemukiman di masa lalu, interaksi antar warga dan etos warga kampung.

“Dulu keluarga besar tinggal dalam satu rumah. Bapak mertua, anak mantu, om, mama adik, anak dan cucu, tinggal dalam rumah dengan terpisah kamar-kamar”, kata Surti.Hampir setiap keluarga inti, terdiri dari suami, istri dan anak, sekarang punya rumah sendiri karena program bantuan rumah. “Setiap keluarga inti diajukan sebagai penerima bantuan rumah,” tambah Albert.

Kini jarak antar rumah berjauhan. Setiap rumah mempunyai halaman dan lahan berkebun. Mirip dengan tata pemukiman kampung di lokasi transmigrasi. Hal itu perlahan mengubah pola relasi antar keluarga dan kerabat.

“Sebetulnya kitong malu hati, punya rumah karena pemerintah”, kata Helena Karma, 32 tahun, warga Kampung Saribi, Distrik Orkeri, Biak Numfor. Berbeda di masa tete-nene, rumah dibuat sendiri dengan keterlibatan keluarga dan kerabat. Keterlibatan itu wujud kerelaan dari komunitas yang terus menerus mempererat kekeluargaan.

Saat yang membuat rumah menyediakan makanan, minum, pinang, sirih dan tembakau atau rokok, bukan sebagai imbalan seperti dalam sistem pengupahan modern. Melainkan wujud timbal balik kerelaan sebagai anggota komunitas.

“Di masa tete-nene, tong senang kasi apa yang tong punya, entah banyak atau cuma punya beberapa saja”, cerita Helena. Setelah orang pulang mencari dari laut, kebun atau hutan, apa yang didapat biasa dibagikan pada keluarga dan kerabat lain. Di masa lalu keluarga mengajak makan keluarga lain atau kerabat adalah hal biasa.

Kebiasaan saling berbagi antar keluarga dan tetangga berubah drastis saat di kampung mulai ada uang. “Tong tahu pegang uang belum lama”, kata Elisabet Karma, 41 tahun, warga Kampung Saribi. Saat program pemerintah mulai melibatkan uang tunai, warga mulai terbiasa dengan logika uang. Kehadiran uang menjadi ukuran baru dalam hidup keseharian.

“Setiap kali orang berbicara tentang pencairan dana, semua mata tertuju pada uangnya – kami mulai menilai segala sesuatunya dari segi uang,” kata Elis.  Kecuali jika uang terlibat, orang-orang akan lebih enggan untuk berbagi pekerjaan. Masyarakat desa telah kehilangan energi kolektif dan keinginan untuk ikut serta dalam kehidupan bersama. “Jika tidak ada uang yang bisa didapat, kami lebih memilih mengurus urusan kami sendiri daripada menyibukkan diri dengan upaya kolektif.”

Perilaku seperti ini telah menjadi norma sejak tahun 2001 ketika undang-undang Otonomi Khusus Papua diperkenalkan dan pemerintah memulai program bantuan tunai.  Program pemberdayaan LSM juga memberikan bantuan tunai kepada warga yang berpartisipasi. Pemberian uang tersebut dibenarkan untuk mengganti biaya transportasi atau mengganti tenaga dan waktu masyarakat (“uang capek”). Sekarang sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang-orang untuk “hanya muncul jika ada uang.”

Pengenalan uang berarti bahwa masyarakat sekarang memahami berbagi dengan cara yang berbeda. Seolah-olah uang telah memperkenalkan gagasan bahwa ada beberapa barang yang persediaannya terbatas dan sulit didapat. Berbeda dengan hasil tangkapan ikan atau hasil panen dari kebun, uang bukanlah sesuatu yang dibagi-bagi. “Kebiasaan saling memberi sudah hilang, digantikan perasaan iri dan tidak peduli,” kata Elis.

Uang telah membawa kepada masyarakat suatu realitas baru yaitu utang pribadi. Sepanjang tahun, masyarakat mendapat bantuan tunai secara rutin dari pemerintah dan LSM. Salah satu program tersebut adalah Dana Desa dimana warga menerima uang tunai tiga kali setahun. Di lain waktu, mereka mendapat uang dari program lain.

Pembagian uang tunai secara teratur memberikan kesan kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai penghasilan sendiri. Hal ini memberikan mereka keberanian untuk membeli barang-barang secara kredit di kios desa, seperti beras, kopi, gula dan kebutuhan pokok rumah tangga lainnya.

Hilangnya kepemimpinan dan energi dalam masyarakat

“Ketika seorang pemimpin memahami cara mengelola dana bantuan, maka hal tersebut dapat mendukung dan mempererat kekeluargaan antar warga,” kata Esau Rumbrawer, 68 tahun, pemimpin pertama desa Saribi.  Esau menjabat sebagai kepala desa sejak awal tahun 1990. Saat itu, warga membangun jalan sendiri dengan menggunakan peralatan sederhana seperti kapak, sekop, dan cangkul.

Batu dipecahkan dengan cara tradisional. Mereka dipanaskan dan kemudian direndam dalam air dingin. Potongan-potongan batu tersebut diangkut dalam tas tradisional yang terbuat dari bahan alami.  Semua orang ikut bekerja, baik dewasa maupun anak-anak, tanpa mengharapkan bayaran.

“Kami membangun balai desa dengan bantuan pemerintah sebesar 75.000 Rupiah (setara dengan sekitar 65 USD pada saat itu),” kenang Esau.

Saat itu warga masyarakat senang bekerja sama, kepala desa transparan dan menyampaikan hasil kepada masyarakat; masyarakat mempercayai kepemimpinannya. Masyarakat masih bersedia bekerja dan berkontribusi demi kebaikan kolektif.

“Sekarang para pemimpin desa dan rekan-rekan mereka hanya memikirkan kesejahteraan mereka sendiri dan keluarga dekat mereka. Masyarakat mulai meniru perilaku pemimpin mereka dan hal ini menghancurkan kekeluargaan dalam komunitas kami,” kata Esau dengan getir

Dengan semua perubahan ini, masyarakat menjadi waspada terhadap program pemerintah dan LSM. “Bukannya kami tidak mau berpartisipasi dalam program pemerintah, hanya saja setiap kali ada kegiatan pemerintah atau LSM, kami akhirnya bertengkar dan bertengkar dengan keluarga dan tetangga kami sendiri,” kata Elis.

Elis mencontohkan pemilihan pimpinan daerah. Sejumlah orang di komunitas bergabung dengan tim kampanye yang bekerja untuk kandidat yang berbeda. Setiap tim kampanye bekerja untuk mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat lainnya, namun mereka melakukannya dengan cara yang memecah belah semua orang.

Terkadang gereja terlibat dan memperburuk konflik ini.  Pada saat pemilihan kepala desa, beberapa anggota dewan gereja secara terbuka mendukung calon tertentu. Kemudian, mereka terang-terangan mencaci-maki jemaatnya yang memilih calon lawan.  Hal ini juga memicu konflik antar jemaat dan masyarakat luas.

Perselisihan terus terjadi antar kelompok di masyarakat seiring dengan bermunculannya program-program dari luar desa. Beberapa di antaranya telah terselesaikan, namun ada pula yang menggantung di udara tanpa penyelesaian, seperti bom yang dapat meledak kapan saja.  Sementara itu, berbagai program pemerintah dan LSM terus berdatangan, satu demi satu, dari tahun ke tahun.

Contohnya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Rencana Strategis Pembangunan Desa (PNPM-RESPEK) yang dilaksanakan pada tahun 2009. Program ini berpusat di kawasan yang baru dikembangkan di desa Saribi, yang dibangun jauh dari pantai. Program ini fokus pada penyediaan tangki penampung air hujan dan listrik.

Diketahui bahwa wilayah pedalaman Saribi sangat bergantung pada air hujan dan pemasangan tangki penyimpanan ini merupakan salah satu kebutuhan penting. Elisabet Karma, salah satu anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKK) yang bekerja pada program RESPEK, masuk dalam daftar penerima listrik.

Namun karena rumahnya sudah mempunyai sumber listrik sendiri, Elis malah meminta tangki penyimpanan air. Permintaan tersebut wajar karena alokasi anggaran untuk instalasi listrik sama dengan alokasi anggaran untuk tangki air.

Rumah Elis juga sudah memiliki tangki air. Namun, itu adalah milik mertuanya yang mendapatkannya tahun sebelumnya dari program RESPEK. Mereka sepakat untuk memberikannya kepada Elis karena dia tinggal jauh dari sumber air. Jika lamarannya diterima di program putaran baru ini,

Elis berniat membalas budi dengan memasang tangki air baru di rumah mertuanya. Namun penerima program lain di desa tersebut tidak setuju.  Masyarakat menyebarkan rumor bahwa ada oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dari RESPEK.

Meski Elis mencabut lamarannya, orang-orang terus membicarakannya seolah-olah sudah disetujui.

Dalam situasi di mana anggota masyarakat sudah kehilangan kepercayaan dan tidak lagi saling memperhatikan satu sama lain, inisiatif yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan di desa dapat menjadi sumber kecurigaan dan kemarahan.

“Faktanya, kami menjadi waspada terhadap perubahan. Buruknya hubungan dalam komunitas kami telah menyulitkan kami dalam mengatur kehidupan. Perubahan bisa membuat siapapun dijadikan kambing hitam, menjadi sasaran celaan dan kemarahan masyarakat,” kata Elis.

Pengalaman hidup bersama di masa lalu sulit dijadikan sebagai landasan rekonsiliasi ketika perselisihan terjadi di masa sekarang. Pengalaman dan pembelajaran ini tidak lagi menjadi panduan bagaimana mengelola kehidupan bersama. Dahulu, masyarakat bisa hidup dengan berbagi apa yang dimilikinya, peka terhadap kesulitan satu sama lain, dan saling menghargai perbedaan. Tapi itu dulu.

The kelahiran Fyarkin

Fyarkin lahir dari keinginan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Visi Fyarkin adalah mengubah lanskap hubungan antar anggota masyarakat, menemukan kembali nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang, dan mengadaptasi nilai-nilai tersebut hingga saat ini. Karya “fyarkin” berasal dari bahasa Biak yang berarti “berjalan ke arah yang baik”.

Mereka yang tergabung aktif di Fyarkin merasa beruntung bisa bertemu dengan Pelatihan Transformasi Papua (YP3SP). Dukungan TFT Papua terhadap pengorganisasian masyarakat turut melahirkan Fyarkin.

Ini adalah sebuah proses di mana para anggota Fyarkin belajar untuk percaya pada diri mereka sendiri, untuk mengatasi siklus keraguan diri yang berulang, dan melalui proses tersebut mereka memahami bahwa pembelajaran datang dari latihan.

Ketika Fyarkin pertama kali dibentuk, para anggotanya sepakat untuk tidak membuat hierarki dalam organisasi mereka. Mereka berkomitmen untuk berperan sebagai “kepala dan kaki” pada saat yang sama, sehingga setiap orang yang terlibat dalam organisasi akan menjadi ‘pemimpin’ sekaligus ‘anggota’. Belajar dari pengalaman di desa, mereka yakin bahwa sebagian besar permasalahan berasal dari pemimpin dan elite.

Fyarkin kemudian membentuk empat kelompok kerja berdasarkan produksi komoditas tertentu. Mereka membentuk kelompok ikan asin, kelompok ikan segar, kelompok minyak goreng kelapa, dan kelompok minyak kelapa murni (VCO).  Masing-masing kelompok mempunyai skema sendiri-sendiri untuk membuat dan menjual produknya. Koordinasi antar kelompok menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang berpartisipasi.

Dengan membentuk kelompok produsen, anggota Fyarkin berharap dapat meningkatkan posisi tawar mereka dan mencapai kesepakatan bersama mengenai harga dasar produk mereka.

Sumber pendapatan terbaik bagi masyarakat adalah kapal feri penumpang reguler yang berlabuh di Pelabuhan Mansyoki di desa Saribi. Feri berlabuh empat kali seminggu, selama sekitar dua jam saat mendarat. Kapal feri hari Kamis mendatangkan pembeli terbanyak ikan segar dan komoditas lainnya dari Numfor, termasuk pedagang grosir. Masyarakat Numfor menyebutnya “perahu bendahara”.

Namun, merupakan praktik umum bagi penumpang kapal feri untuk menunggu dan membeli tepat ketika kapal hendak meninggalkan pelabuhan, sebagai cara untuk menurunkan harga serendah mungkin. Masyarakat setempat tidak mempunyai pilihan selain menjualnya meskipun mereka mengalami kerugian. Satu-satunya pilihan lain yang mereka miliki adalah membawa pulang ikan atau hasil bumi lainnya tanpa mendapatkan uang.

Situasi inilah yang mengilhami Fyarkin untuk membentuk kelompok produser.  Mereka membayangkan bahwa dengan mengubah ikan segar menjadi ikan asin, mereka akan menghasilkan suatu komoditas yang dapat bertahan lebih lama sehingga memiliki kekuatan lebih untuk menentukan harga jualnya. Mereka juga akan menambah nilai suatu komoditas seperti mengubah kelapa menjadi minyak goreng dan VCO.

Namun pada kenyataannya, sebuah organisasi yang semua orangnya adalah “kepala dan kaki” akan segera terjebak dalam kebiasaan buruk. Hal ini bermula ketika seorang anggota melanggar salah satu perjanjian kelompok kerja.   Anggota kelompok minyak goreng telah sepakat untuk menyumbangkan kelapa untuk diolah menjadi minyak dengan harga Rp1.000 (7 sen AS) per buah. Harga pasar normal adalah Rp5.000 (32 sen AS) per buah.

Mereka telah menyetujui harga yang lebih rendah sehingga organisasi dapat memperoleh margin yang cukup untuk membeli bahan mentah dan berinvestasi pada peralatan pemrosesan.

Kemudian, suatu hari, seorang anggota menawarkan kelapanya kepada kelompok tersebut dengan harga pasar penuh sebesar Rp5.000. Bendahara kelompok memberikan apa yang dimintanya, karena yakin bahwa harga yang disepakati telah berubah. Modal yang dihemat kelompok tersebut dari siklus produksi sebelumnya digunakan untuk membayar kelapanya.

Bisa dibayangkan keributan yang terjadi di antara anggota Fyarkin.  Anggota lain menuntut agar mereka juga dibayar Rp5.000 per kelapa. Selain itu, Fyarkin tidak lagi memiliki cadangan untuk memulai produksi lagi. Perselisihan berlanjut. Tidak ada seorang pun yang berinisiatif mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa dan mencoba mencari solusi.

Setelah diceritakan kisahnya oleh sejumlah anggota lainnya, Elisabet Karma akhirnya mempertemukan semua orang dan memberikan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Elis mengumpulkan seluruh anggota Fyarkin agar kita semua bisa berdiskusi dan menemukan akar permasalahannya,” kata  Helena.  Proses tersebut menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan membicarakan suatu masalah, solusi dapat ditemukan.

Dalam bekerja sama untuk mengidentifikasi akar permasalahan, semua orang menjadi sadar akan pentingnya kepemimpinan, khususnya seseorang yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mencapai tujuan organisasi.

Anggota Fyarkin membutuhkan waktu dua tahun untuk memahami betapa pentingnya peran seorang pemimpin bagi sebuah organisasi. “Kalau semua anggota sekaligus kepala dan ekor, Fyarkin tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik,” kata Delila Womsiwor, 58 tahun, warga Desa Saribi.

Selama perjalanan Fyarkin, banyak anggota yang keluar. Saat ini, sekitar selusin masih aktif.  Pada awalnya, banyak orang yang antusias untuk bergabung karena mengira mereka akan mendapat uang atau bantuan.  Mereka tidak melakukannya.  Fyarkin malah menawarkan mereka ruang untuk belajar, berdialog, dan membentuk impian kolektif.

“Sebagai anggota Fyarkin, saya telah mempelajari beberapa hal penting.  Keluarga-keluarga di desa ini menjadi lebih kompak dan bisa bekerja sama melalui organisasi ini, kata Edison Womsiwor, 34 tahun, warga desa Saribi.

Secara historis, semua keluarga di Saribi memiliki ikatan satu sama lain, baik melalui keturunan maupun pernikahan.

Bagi para perempuan, Fyarkin adalah sebuah ruang di mana mereka mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pandangannya.  “Suami saya awalnya melarang saya ikut. Ia percaya bahwa bergabung dengan sebuah organisasi hanya membuang-buang waktu dan lebih berguna mengurus rumah dan anak-anak, seperti yang selalu saya lakukan,” kata Siane Wamaer, 29 tahun.

Pengalaman Siane menjadi bagian dari Fyarkin menyadarkannya bahwa ia memiliki pandangan yang perlu diungkapkan. Fyarkin melatihnya untuk memiliki keberanian. “Sebelum bergabung dengan Fyarkin, saya tidak sadar bahwa saya punya hak untuk mengekspresikan diri. Saya bersikeras kepada suami saya bahwa saya harus bergabung dengan organisasi ini,” kata Siane.

Produksi yang dilakukan masing-masing kelompok Fyarkin belum diarahkan untuk memenuhi permintaan pasar. Produksi ikan asin sangat bersifat musiman. Hal ini terutama dihasilkan pada musim kemarau ketika lebih banyak ikan dapat ditangkap. Namun produksi menurun ketika curah hujan tinggi dan hasil tangkapan sedikit.

Minyak goreng kelapa yang diproduksi Fyarkin sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang dijual kepada tetangga atau anggota keluarga lainnya jika kebutuhan rumah tangganya terpenuhi. Perempuan mendapati bahwa mereka menghemat uang yang seharusnya mereka keluarkan untuk membeli minyak goreng olahan dari pabrik. Mereka juga mengatakan bahwa makanan yang mereka masak dengan minyak sendiri terasa lebih enak.

Ketika mereka berhenti membeli minyak goreng, para perempuan tersebut menyadari bahwa mereka tidak perlu membeli semua kebutuhan mereka dari kios (toko setempat). “Biasanya kami bergantung pada kios untuk semua kebutuhan rumah tangga kami. Tapi sekarang dengan membuat minyak sendiri, perjalanan ke kios bisa dikurangi,” kata Helena.

“Kami masih menguji berbagai cara agar kualitas minyak goreng tetap konsisten, tetap segar dan baik untuk dikonsumsi,” kata Delila Womsiwor.

Selain upaya mereka untuk memproduksi pangan dan mengurangi pengeluaran tunai, perjalanan Fyarkin telah membuat para anggotanya lebih sadar akan perubahan lingkungan, kerapuhan komunitas, dan bagaimana masyarakat meremehkan lingkungan, serta makhluk hidup lainnya. Pemahaman tersebut menginspirasi anggota Fyarkin untuk mengubah cara hidup mereka agar kehidupan menjadi lebih baik, demi komunitas dan lingkungan.

Sejumlah anggota Fyarkin berinisiatif menanam kembali pohon bakau di sepanjang pantai, serta pohon kelapa di lahan keluarga mereka.

Mereka menanam pohon kelapa baru ini dengan harapan mempunyai stok yang cukup untuk memproduksi minyak kelapa di masa depan.  Selain itu, mereka juga telah membuat kebun masyarakat di mana mereka menanam singkong, sayuran, dan tanaman pangan lainnya.

“Kami mengelola kebun kami secara alami seperti orang-orang tua kami dulu, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida,” kata Elis.

Anggota Fyarkin telah menyetujui sejumlah aturan untuk melindungi alam dan lingkungan. Misalnya saja, mereka sepakat untuk melarang penggunaan bom atau racun kimia ketika menangkap ikan, serta pelarangan penggunaan linggis karang dan kegiatan lain yang merusak ekosistem laut.  “Laut harus kita jaga karena laut adalah piring yang menyediakan makanan bagi kita,” tegas Surti.

Dalam pengalamannya membangun organisasi selama empat tahun terakhir, para anggota Fyarkin masih mengalami masa-masa keraguan dan kecemasan, serta masih dihantui trauma masa lalu.

“Terkadang kami merasa diri kami adalah mitra YP3SP yang paling tidak produktif. Berbeda dengan PERJAMPAT [Asosiasi Homestay Raja Ampat] yang telah membawa kesejahteraan bagi anggotanya,” kata Elis.

.Elis bersyukur Fyarkin dapat menemukan mitra organisasi untuk belajar dan ruang untuk melatih rasa percaya diri. “Sebelum bertemu YP3SP, kami merasa malu karena merasa tidak punya apa-apa untuk dibagikan. Kemitraan ini memberi kami keberanian untuk bermimpi dan percaya pada diri sendiri,” kata Elis.

Kontak kami

Yayasan Pengembangan Pelatihan untuk Perubahan Sosial di Tanah Papua
(YP3SP)

Jalan Karya Tanah Hitam Permai

Abepura Jayapura

Papua

Email: info@papuatransformation.org